Sejak 1 Oktober 2026, pembetulan terakhir menjadi acuan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu mencermati riwayat pembayaran, restitusi, dan kompensasi sebelum mengoreksi laporan.
Pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi pembayaran membantu memastikan ketepatan pembetulan SPT melalui Coretax.
Bukti potong yang belum diperhitungkan atau transaksi yang belum tercatat dapat memengaruhi penghitungan pajak. Jika kesalahan baru diketahui setelah Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan, wajib pajak dapat melakukan pembetulan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mulai 1 Oktober 2026, mekanisme pembetulan SPT tertentu melalui Coretax mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan atas PER-11/PJ/2025, pembetulan SPT menggunakan mekanisme replace yang menggantikan pendekatan delta.
Penerapannya tetap memperhatikan jenis SPT, periode pajak, dan ketentuan peralihan yang diatur dalam peraturan tersebut. Bagi wajib pajak dan pengelola keuangan, perubahan ini perlu dipahami sebelum menyampaikan pembetulan. Pembetulan dapat memengaruhi penghitungan pajak yang harus dibayar atau lebih dibayar, tindak lanjut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, serta keberlakuan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.
SPT terakhir menjadi acuan
Pokok perubahan terletak pada kedudukan laporan pembetulan. Pasal 129A mengatur bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan didasarkan pada SPT pembetulan yang disampaikan terakhir (PER-12/PJ/2026, Pasal I). Karena itu, laporan terbaru perlu menggambarkan keadaan yang telah dikoreksi secara utuh. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada kolom yang berubah; angka lain yang berkaitan juga perlu dicocokkan.
Penerapan mekanisme replace tidak berarti pembayaran pajak sebelumnya dihapus. Dalam penghitungan SPT pembetulan, Coretax memperhitungkan penyetoran atau pembayaran pajak yang telah dilunasi pada masa atau tahun pajak terkait serta kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan melalui penerbitan ketetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini ditujukan untuk menghindari penghitungan kurang bayar semu maupun pengembalian pajak yang berlebihan.
Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mekanisme replace mulai 1 Oktober 2026 berlaku untuk pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26, PPh Unifikasi, PPN dan PPnBM, serta SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan. Penerapannya tetap memperhatikan periode pajak dan ketentuan peralihan dalam PER-12/PJ/2026.
Selisih angka belum menjelaskan seluruh persoalan
Sebagai ilustrasi, sebuah SPT semula menunjukkan lebih bayar Rp10 juta. Setelah dikoreksi, lebih bayarnya turun menjadi Rp6 juta. Meskipun terdapat penurunan sebesar Rp4 juta, selisih tersebut tidak serta-merta menunjukkan jumlah pajak yang harus dibayar atau ditagihkan oleh wajib pajak.
Pengelola keuangan masih harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah lebih bayar sebelumnya sudah dikembalikan? Apakah telah digunakan sebagai kompensasi? Atau permohonannya masih diproses? Contoh tersebut merupakan ilustrasi konseptual, bukan simulasi resmi pengisian SPT. Pesannya sederhana: hasil pembetulan perlu dianalisis bersama riwayat pembayaran, pengembalian, dan kompensasi yang berkaitan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa mekanisme replace dengan calculation rule dirancang untuk mengatasi persoalan kurang bayar semu yang dapat muncul ketika SPT yang semula menyatakan lebih bayar dibetulkan menjadi lebih bayar yang lebih kecil, nihil, atau kurang bayar. Dalam penghitungan tersebut, Coretax memperhitungkan pembayaran pajak yang telah dilunasi serta kelebihan pembayaran yang telah dikembalikan melalui penerbitan ketetapan sesuai ketentuan yang berlaku (DJP, 2026)
Perhatikan permohonan restitusi yang sedang berjalan
Pembetulan SPT lebih bayar juga dapat memengaruhi permohonan pengembalian pajak. Pasal 129A mengatur kondisi ketika permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti apabila memenuhi kondisi yang ditetapkan, yaitu permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau pengembalian pendahuluan yang belum diterbitkan surat keputusannya, serta permohonan pengembalian melalui pemeriksaan yang pemeriksaannya belum dimulai. Untuk permohonan tertentu yang tidak ditindaklanjuti, DJP menyampaikan pemberitahuan sesuai Pasal 129A ayat (3) dan ayat (4).
Wajib pajak perlu mengetahui status permohonannya sebelum mengirim pembetulan. Menganggap semua restitusi otomatis berhenti akan sama kelirunya dengan menganggap pembetulan tidak berpengaruh terhadap proses pengembalian. Perhatian tambahan diperlukan apabila SPT Tahunan telah memperoleh persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. Menurut Pasal 129B, persetujuan itu dinyatakan tidak berlaku sejak SPT Tahunan pembetulan disampaikan (PER-12/PJ/2026, Pasal I).
Bagi perusahaan, konsekuensinya perlu dibicarakan antara bagian pajak dan keuangan. Sebelum menyampaikan pembetulan, perusahaan sebaiknya mengevaluasi kembali posisi kurang atau lebih bayar, status permohonan pengembalian pajak, serta rencana pelunasan kewajiban pajaknya.
Telusuri perubahan saldo kompensasi
Saldo kompensasi juga perlu diperiksa setelah pembetulan. Untuk PPh Pasal 21/26, peraturan mengatur penyesuaian yang dapat menghasilkan nilai positif atau negatif dan diperhitungkan pada SPT normal berikutnya sesuai ketentuan (PER-12/PJ/2026, Pasal 13A sebagaimana diubah).
Apabila saldo pada sistem berbeda dari catatan internal, telusuri SPT sumber lebih bayar, pembetulan yang pernah disampaikan, dan penggunaan kompensasinya. Pemeriksaan berurutan membantu menjelaskan asal perbedaan sebelum kesimpulan diambil.
Catatan rekonsiliasi sebaiknya menunjukkan angka sebelum koreksi, angka sesudah koreksi, alasan perubahan, dan bukti pendukung. Dengan dokumentasi tersebut, staf pengganti atau pemeriksa internal dapat memahami proses tanpa harus mengulang penelusuran dari awal.
Jangan mengabaikan ketentuan peralihan
Tanggal berlaku aturan bukan berarti seluruh laporan lama otomatis menggunakan mekanisme yang sama. Ketentuan peralihan membedakan pelaporan yang disampaikan sebelum aturan berlaku dengan pembetulan berikutnya atas periode pajak sejak 2025 (PER-12/PJ/2026, Pasal II).
Sebelum melakukan pembetulan, pastikan jenis SPT, masa atau tahun pajak, tanggal penyampaian, dan status penanganannya. Persyaratan pembetulan juga perlu diperiksa sesuai jenis SPT yang bersangkutan. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PER-11/PJ/2025 sebagaimana diubah dengan PER-12/PJ/2026, pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat dilakukan dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atas Masa Pajak terkait.
Ketelitian tetap menentukan
Persiapan pembetulan dimulai dari pembukuan dan dokumen. Cocokkan transaksi yang berubah dengan bukti potong, pembayaran, pengembalian, serta kompensasi yang relevan. Setelah SPT pembetulan disampaikan, simpan salinan SPT, bukti penerimaan elektronik, dan dokumentasi penghitungan sebagai bagian dari arsip perpajakan. Apabila hasil penghitungan atau saldo yang ditampilkan dalam Coretax belum sesuai dengan dokumen pendukung, lakukan penelusuran atas riwayat pelaporan dan transaksi terlebih dahulu. Jika perbedaan belum dapat dijelaskan, wajib pajak dapat meminta klarifikasi melalui kanal resmi DJP. Petunjuk pengisian dan contoh penghitungan dalam lampiran PER-12/PJ/2026 perlu dijadikan acuan teknis sesuai jenis SPT yang dibetulkan.
Coretax membantu proses administrasi, tetapi kualitas pelaporan tetap bergantung pada kemampuan menelusuri angka. Pembetulan yang baik memperbaiki laporan sekaligus meninggalkan jejak yang jelas: apa yang berubah, mengapa berubah, dan bukti apa yang mendasarinya.
Sumber Rujukan
Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. https://www.pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-pelaporan-pajak-penghasilan-pajak-pertambahan-nilai-pajak-penjualan-atas-barang
Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-12pj2026
Direktorat Jenderal Pajak. (2026, 30 September). Goodbye skema delta! Coretax kini terapkan skema replace mulai 1 Oktober 2026 (PER-12/PJ/2026). https://www.pajak.go.id/id/artikel/goodbye-skema-delta-coretax-kini-terapkan-skema-replace-mulai-1-oktober-2026-12pj2026
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024/overview
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-1-tahun-2026
Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/232952/pp-no-50-tahun-2022
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
